Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025) malam. Sejumlah pejabat yang hadir, yakni Wakil Ketua DPR RI, Ahmad Sufmi Dasco serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan, ada pejabat lain yang juga dipanggil Prabowo dalam pertemuan tertutup tersebut.
“Hadir di antaranya Wakil Ketua DPR, Prof Sufmi Dasco, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara [BIN], Jenderal Herindra, Kepala Badan Gizi Nasional [BGN], Prof Dadan Hindayana, serta Kepala Perum Bulog, Rizal Ramdhani,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/8/2025).
Meski berlangsung tertutup, Teddy mengatakan, pertemuan yang diadakan Prabowo membahas isu trategis, terutama isu yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat belakangan ini.
“Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk situasi keamanan dan ketahanan pangan nasional,” sebut Teddy.
Sementara itu, Dadan Hindayana menyatakan termasuk program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu pembahasan saat rapat. Prabowo disebut menginginkan percepatan dalam penerapan MBG.
Kata Dadan, MBG kini telah dilayani 5.103 satuan pelayanan pemenuhan hizi (SPPG) yang tersebar se-Indonesia.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaAllah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya.
Dadan berujar, SPPG tersebut dijelaskan menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Pemerintah turut menggandang sejumlah instansi untuk penerapan MBG.
Beberapa di antaranya, yakni TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan pembangunan.
“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 miliar-Rp2 miliar. Jadi, uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra,” jelasnya.
Kata Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara, pembangunan fisik SPPG disebut dibiayai oleh mitra.
Ia menambahkan, MBG turut menggerakkan sektor usaha seperti restoran, kafe, hingga hotel yang mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut,” tutur dia.
